Sejarah Perekonomian Indonesia
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA DARI ZAMAN PENJAJAHAN HINGGA SEKARANG
Indonesia
adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di
antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari
13.466 pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016.
Sejarah
Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi
wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan
Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok
dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad
Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan
Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku
semasa era penjelajahan samudra. Indonesia juga merupakan negara yang dijajah
oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia
merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat
negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya
alam untuk pemasukkan bagi negaranya
Penggunaan uang yang
berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang
baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam. Namun penggunaan uang masih
terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan
Internasional.
Kejayaan suatu
kerajaan pada saat itu dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan
ramainya pelabuhan. Kerajaan yang berada di daerah Sumatra memperoleh
pendapatan dari sektor perniagaan atau perdagangan, sedangkan Kerajaan yang
berada di Pulau Jawa memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan perniagaan
atau perdagangan. Kedua sektor inilah yang berpengaruh bagi perkembangan
ekonomi di masa itu.
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan
menjadi 4 masa, yaitu:
1.
Masa
Sebelum Kemerdekaan
Indonesia
sangat kaya akan rempah-rempah, hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Negara-negara tersebut yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami perubahan
karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa Penjajahan
Belanda, selama 350 tahun, Belanda membentuk Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC). Belanda
memberikan wewenang untuk mengatur Hindia-Belanda dengan tujuan menghindari
persaingan antara pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan
imperialis lain seperti EIC milik
Inggris. Namun, pada tahun 1795, VOC
dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia belanda.
Kegagalan itu disebabkan karna selalu memakan biaya yang besar, seperti
peperangan yang terus menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu
karena korupsi, pembagian deviden kepada para pemegang saham walaupun kas
defisit.
·
Culturstelstel (Sistem
Tanam Paksa) pada tahun 1836 atas
inisiatif Van Den Bosch tujuannya memproduksi berbagai komoditi yang diminta di
pasar dunia. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi tidak untuk
masyarakat Indonesia. Karena sistem ini, masyarakat Indonesia menjadi sangat
menderita, karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas
ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif dari sistem ini,
yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenal tata cara menanam tanaman komoditas
ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf
hidup.
·
Sistem Ekonomi Pintu
Terbuka (Liberal) terjadi karena
adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga
pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah
kebijakkan ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik, masyarakat Indonesia
malah menjadi semakin tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.
Pada masa penjajahan
Inggris, Inggris menerapkan Landrent (pajak
tanah). Dengan Landrent, masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk membeli
barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Pada masa penjajahan
militer Jepang, menerapkan kebijakan pengerahan
sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik.
Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena
produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak
untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
2. Masa Orde Lama
a) Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi
keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang
lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis
ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman
nasional. Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan (kasimo
plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi
de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
(Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b) Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan
sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing
dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti
pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak
atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c) Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini,
Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun
lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank
diatas 25.000 dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam
berbagai tindakan moneter.
3.
Masa
Orde Baru
Pada
awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila.
Hasilnya,
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara
fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis
yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang
paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama
ekonomi.
4.
Masa
Reformasi
a) Kepemimpinan
B.J. Habibie (21 Mei 1998–20 Oktober
1999)
Belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru, hingga
sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat
diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi,
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi
masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Sejak krisis
moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan
perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak
perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan
upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena
disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain
para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji
sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang
mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Kondisi
perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan
bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga
barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda
masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai tujuan
menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun tidak
mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah
masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Dan
ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi bertambah dan bertambah pula
beban pemerintah dalam mendongkrak perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan
rakyat.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman B.J. Habiebie, untuk menyelesaikan krisis moneter dan
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
·
Merekapitulasi
perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian.
·
Melikuidasi beberapa
bank yang bermasalah.
·
Menaikan nilai tukar
rupiah.
·
Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
·
Mengesahkan UU No. 5
tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
·
Mengesahkan UU No. 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b)
Kepemimpinan Abdurrahman
Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada pertengahan
tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya dimenangi oleh partai
demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua,
yang sebenarnya cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober
1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20
oktober 1999. KH Abdurrahman Wahid atau di kenal dengan sebutan Gusdur terpilih
sebagai presiden RI ke 4 dan Megawati sebagai wakil presiden. Tanggal 20
oktober menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari
pemerintahan Gusdur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi.
Dalam hal
ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun
tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000
proses pemilihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju
pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan
tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di
dalam mengerti sudah mulai stabil.
Kebijakan yang
dilakukan pada zaman Gusdur, pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid
pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan Indonesia dari
keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya
mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
c) Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20
Oktober 2004)
Masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta penundaan pembayaran
hutang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pemabayaran hutang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
·
Kebijakan privatisasi
BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan
partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan
kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara
untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja
menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan
pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
d) Kepemimpinan
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014)
Kebijakan
kontroversial pertama SBY adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi
oleh naiknya harga minyak dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial
yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun
kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga
banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan
pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS.
Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
e) Kepemimpinan
Joko Widodo (20 Oktober 2014-sekarang)
Pemerintahan pada masa Jokowi melakukan transformasi
fudamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan mengeluarkan beberapa
kebijakan yaitu:
·
Mengubah ekonomi yang berbasis
konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.
·
Tepat sasaran untuk mengatasi
kemiskinan.
·
Mendorong pembangunan yang merata di
luar pulau jawa.
·
Pengurangan terhadap subsidi BBM
yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja
pusat dan pembangunan daerah tertinggal.
·
Pemerintah meletakan fondasi
pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktifitas, dan
kemakmuran rakyat.
Dalam
menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket
kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga
isi paket kebijakan itu yaitu:
·
Kebijakan 1 : Menggerakan ekonomi,
mengembakan ekonomi makro yang kondusif, melindungi masayarakat yang
berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi perdesaan.
·
Kebijakan 2 : keringanan pajak,
kemudahan perizinan investasi, penurunan pajak bunga deposito.
·
Kebijakan 3 : penurunan harga bbm,
peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit usaha rakyat.
SUMBER:
Kelompok : 2
Anggota : Ananda
Hasha Salsabila (20216733)
Novi
Octaviyanti (25216489)
Wisam
Kusumahadi Putra (27216685)
Komentar
Posting Komentar